kepotimes.com – Dalam upaya mengatasi tantangan besar yang dihadapi Indonesia terkait gizi buruk dan stunting, Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan pembentukan Badan Gizi Nasional.
Langkah ini menjadi salah satu kebijakan terobosan di bidang kesehatan, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan masalah gizi di Tanah Air.
Badan baru ini diresmikan pada pertengahan Agustus 2024 dan direncanakan akan mulai beroperasi penuh pada awal 2025.
Mengapa Badan Gizi Nasional Dibentuk?
Indonesia telah lama berjuang melawan berbagai masalah gizi, terutama stunting, yang mempengaruhi jutaan anak di seluruh negeri.
Meskipun bermacam program telah diluncurkan selama bertahun-tahun, angka stunting di indo masih cukup tinggi, dengan prevalensi yang mencapai 24,4% pada tahun 2023.
Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih serius dan terstruktur dalam menangani masalah gizi secara nasional.
“Badan Gizi Nasional dibentuk sebagai respons terhadap urgensi yang kita hadapi. Ini adalah lembaga yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua upaya dan sumber daya dalam penanganan gizi, serta memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses ke gizi yang layak,” ujar Presiden Jokowi saat mengumumkan pembentukan badan ini.
Mandat dan Fungsi Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional akan memiliki mandat yang luas dan beragam. Selain fokus pada penanganan stunting, badan ini juga akan bertugas mengawasi program-program nutrisi,
Badan ini juga akan bertindak sebagai pusat data dan riset terkait gizi, yang memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan berdasarkan data yang akurat dan terbaru.
Struktur dan Kepemimpinan
Badan Gizi Nasional akan dipimpin oleh seorang kepala yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Posisi ini akan diisi oleh seorang ahli gizi terkemuka yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidang kesehatan masyarakat.
Terdiri dari beberapa divisi yang masing-masing fokus pada aspek-aspek spesifik gizi, seperti penelitian, edukasi, dan intervensi.
Untuk memastikan efektivitas, akan bekerja sama erat dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi masyarakat secara keseluruhan.
Peran Masyarakat dan Sektor Swasta
Badan Gizi Nasional juga akan mengedepankan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya perbaikan gizi.
Program-program pemberdayaan masyarakat akan diperkuat, terutama di daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Sementara itu, sektor swasta akan diajak berkolaborasi melalui inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada gizi dan kesehatan.
“Kita ingin semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, berperan aktif dalam upaya ini. Perbaikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan akan menjadi jembatan untuk menyatukan semua upaya ini,” tegas Jokowi.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Pembentukan Badan Gizi Nasional ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk para pakar kesehatan dan organisasi internasional seperti UNICEF. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal implementasi di lapangan dan keberlanjutan program.
Dengan adanya progja ini, ada harapan dapat menurunkan angka stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2027, dan meningkatkan status giji masyarakat Indonesia secara signifikan.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM unggul dan sehat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.