kepotimes.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa rencana penerapan subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga saat ini belum dibahas dalam rapat kabinet.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat (30/8/2024).
Jokowi : Belum Ada Rapat Khusus
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait rencana pemerintah yang tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
“Saya belum tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu,” ujar Jokowi dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, dirinya juga belum mendapatkan laporan rinci mengenai situasi di lapangan terkait wacana subsidi KRL berbasis NIK ini.
“Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa,” sambungnya.
Pernyataan Presiden ini menimbulkan tanda tanya besar tentang sejauh mana rencana tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh pemerintah.
Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Bahwa terdapat wacana penerapan subsidi KRL atau commuter line di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas dan inovasi pelayanan angkutan kereta api, terutama bagi kelas ekonomi.
Subsidi berbasis NIK ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.
Namun, rencana tersebut telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya para pengguna setia KRL Jabodetabek.
Reaksi Publik, Kekhawatiran Tarif Naik?
Rencana subsidi KRL berbasis NIK ini memunculkan kekhawatiran di kalangan warga, terutama mengenai kemungkinan kenaikan tarif bagi penumpang yang tidak memenuhi syarat subsidi.
Beberapa warga merasa bahwa KRL sebagai transportasi umum seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Nur Azizah (23), seorang pengguna KRL yang ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap wacana tersebut.
“Kalau saya kurang setuju. Pertama, KRL kan tujuannya untuk mengurangi kepadatan serta kemacetan di Jakarta atau sekitarnya. Kedua, KRL bentuknya transportasi umum. Ini bukan soal yang miskin atau yang kaya yang naik, ya,” kata Nur dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas KRL bagi semua warga tanpa membedakan status sosial.
Sikap Kementerian Perhubungan, Masih Dalam Tahap Pembahasan
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan.
Menurut Adita, belum ada keputusan final mengenai skema atau waktu penerapan subsidi ini.
Namun, Adita menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema subsidi tersebut, mengingat masih banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam sebelum diimplementasikan.
Menunggu Kejelasan dari Pemerintah
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK.
Meskipun wacana ini bertujuan untuk membuat subsidi lebih tepat sasaran, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna KRL secara keseluruhan.
Publik berharap pemerintah segera mengadakan rapat kabinet untuk membahas secara detail rencana ini dan memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran yang berlebihan di kalangan pengguna KRL Jabodetabek.
Dalam waktu dekat, keputusan yang diambil oleh pemerintah akan sangat memengaruhi arah kebijakan transportasi umum di kawasan metropolitan tersebut.