kepotimes.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya merespons kabar mengenai dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang di antaranya termasuk milik Presiden Joko Widodo.
Dia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi mendalam terkait kasus tersebut.
Evaluasi Menyeluruh dan Pengumuman Selanjutnya
Menteri Keuangan Indonesia ini menegaskan hasil evaluasi akan disampaikan secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi lebih lanjut.
“Nanti penjelasan detail akan diberikan oleh Pak Dirjen bersama tim IT,” lanjutnya.
Kasus kebocoran data ini menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di Indonesia.
Kali ini, kebocoran data yang diperjualbelikan diduga melibatkan data milik pejabat tinggi negara, seperti Presiden Jokowi dan anggota keluarganya.
Data Pejabat Negara Juga Diduga Bocor
Kasus ini terungkap setelah seorang pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan informasi bahwa jutaan data NPWP dijual di forum dark web Breach Forum.
Data yang bocor meliputi berbagai informasi pribadi, termasuk NIK, alamat, nomor telepon, dan email.
Salah satu yang mengejutkan, data milik Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan anak bungsunya Kaesang Pangarep, turut disertakan dalam sampel yang dibocorkan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta sejumlah menteri lainnya seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan, juga menjadi bagian dari daftar tersebut.
Menurut Teguh, pelaku mematok harga sekitar Rp153,1 miliar atau sekitar 10 ribu dolar AS untuk seluruh data yang bocor.
Bjorka Diduga Terlibat Lagi
Dalam unggahan Teguh, terlihat bahwa akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka, yang sebelumnya pernah dikenal karena beberapa kali membocorkan data dari lembaga negara.
Kebocoran kali ini disebut terjadi pada September 2024 dan melibatkan 6.663.379 data yang diperjualbelikan.
Kebocoran data pribadi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara, kembali memicu kekhawatiran masyarakat tentang perlindungan data di Indonesia.
Langkah Kementerian Keuangan dan instansi terkait dalam menangani kasus ini akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu mendatang.
Apa Itu Kebocoran Data?
Kebocoran data adalah peristiwa di mana informasi sensitif atau rahasia jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Di era digital, kebocoran data dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk serangan siber, kesalahan teknis, atau kelalaian manusia.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak mudah diakses oleh pihak ketiga tanpa izin.
Kebocoran data seperti yang dialami pejabat negara kali ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi dan keamanan informasi di era digital.
Dengan munculnya Langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah ini menentukan kepercayaan publik di masa depan.