kepotimes.com – Pemerintah mengakui bahwa biaya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, semakin membengkak.
Rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelar upacara peringatan kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus mendatang telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat.
Meski tidak merinci angkanya, pemerintah menyatakan bahwa tingginya biaya tersebut bukan masalah besar dalam merayakan hari kemerdekaan. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, menegaskan bahwa pengeluaran yang besar itu sejalan dengan pentingnya perayaan nasional ini.
“Untuk hari kemerdekaan, menurut saya, tidak ada yang terlalu mahal. Ini adalah hari kita,” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan.
Kritik atas Pemborosan Anggaran
Meskipun demikian, Moeldoko juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan anggaran secara sembarangan. Namun, ia tidak menampik adanya kenaikan harga sewa kendaraan dan tarif penginapan di IKN jelang perayaan kemerdekaan ini.
“Memang ada kabar bahwa harga hotel cukup mahal, tapi itu hal yang wajar,” tambahnya.
Menurut informasi dari Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, pemerintah dikabarkan telah menyewa sekitar 1.000 unit mobil untuk tamu negara dan tamu VVIP saat perayaan kemerdekaan di IKN.
Tarif sewa kendaraan di daerah tersebut telah mengalami kenaikan drastis, dengan harga sewa Toyota Fortuner mencapai Rp5 juta per hari dari harga normal Rp2,5 juta per hari.
Sementara itu, harga sewa Toyota Alphard melambung hingga Rp25 juta per hari dari harga normal Rp7 juta per hari, mencerminkan peningkatan hampir 100 persen.
Alternatif Penggunaan Anggaran
Nailul Huda, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menyoroti bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk perayaan HUT Kemerdekaan di IKN bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk program-program lain yang lebih mendesak.
Huda menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan bus listrik sebagai moda transportasi alternatif bagi tamu VVIP, daripada menghabiskan anggaran besar untuk sewa mobil pribadi.
Menurut Huda, dengan anggaran sebesar Rp25 miliar, pemerintah bisa memberikan upah Rp2 juta per bulan kepada 1.000 guru honorer selama satu tahun, atau menyediakan 6.800 paket makan siang bergizi bagi siswa yang membutuhkan selama satu tahun masa belajar.
Ia juga menekankan bahwa uang sebanyak itu akan lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para veteran perang yang telah berjasa bagi kemerdekaan Indonesia.
“Prioritas anggaran seharusnya diberikan untuk program yang lebih berdampak jangka panjang, seperti tambahan beasiswa S1 atau pengadaan gaji layak untuk guru honorer,” kata Huda.
Proses Pengadaan dan Transparansi
Peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, menilai bahwa biaya perayaan HUT Kemerdekaan di IKN seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan kesadaran akan situasi keuangan negara.
Felia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengadaan, termasuk sewa kendaraan. Menurutnya, pengawasan dari DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih ditingkatkan.
Felia juga mengkritisi inkonsistensi pernyataan pemerintah terkait kesiapan IKN. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa IKN belum sepenuhnya siap dan pemerintah tidak ingin terburu-buru merayakan HUT Kemerdekaan di sana.
“Jika memang belum siap, sebaiknya jangan dipaksakan karena dapat berujung pada pemborosan anggaran dan mencemari lingkungan,” tegasnya.
Ketidakcocokan Prioritas Anggaran
Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), menyebutkan bahwa pelaksanaan HUT Kemerdekaan di IKN adalah bentuk inefisiensi anggaran. Dalam situasi fiskal yang ketat, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas pengeluaran negara.
“Kondisi ruang fiskal Indonesia saat ini sangat sempit, sehingga seharusnya pemerintah lebih mengutamakan alokasi anggaran untuk program yang berdampak jangka panjang dan memiliki multiplier effect yang besar,” kata Esther.
Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menambahkan bahwa perayaan dengan biaya besar ini menunjukkan kurangnya sense of crisis dari pemerintah. Ia menyarankan agar anggaran difokuskan pada hal-hal yang lebih urgen dan produktif, seperti mendukung industri yang sedang terkena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Respons Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengakui bahwa biaya perayaan HUT Kemerdekaan di IKN memang meningkat, namun ia menyebut bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan bus sebagai transportasi alternatif.
Pratikno juga menyoroti keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti jalan tol dan bandara yang belum sepenuhnya selesai, sebagai faktor yang mempengaruhi kenaikan biaya.
“Jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN masih terbatas. Namun, kami akan mempertimbangkan penggunaan bus untuk mengurangi biaya,” jelas Pratikno.
Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menegaskan bahwa pemerintah tidak menyewa 1.000 unit mobil Alphard seperti yang diberitakan. Menurut Setya, mobilisasi peserta akan menggunakan bus dan kendaraan operasional lainnya, seperti truk dan mobil box, dengan total sekitar seratusan unit.
Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, juga menepis kabar tentang jumlah kendaraan yang disewa pemerintah. Ia menyatakan bahwa Sekretariat Negara tidak pernah mengontrak 1.000 unit mobil, dan harga sewa mobil yang tinggi di IKN bukanlah karena permintaan dari pemerintah.
“Dalam rangkaian kegiatan Presiden, mobil yang digunakan sedikit, mungkin hanya 30 unit,” ungkap Heru.
Perdebatan tentang penggunaan anggaran untuk perayaan HUT Kemerdekaan di IKN ini terus berlanjut, dengan banyak pihak yang mengingatkan agar pemerintah lebih bijaksana dan transparan dalam pengelolaan anggaran negara.